Tak Terbantahkan, PPK Mega Proyek Rp3,4 Miliar Mengaku Lemahnya Pengawasan

BIMA-NTB—Kegiatan rehabilitas jaringan Bontokape di Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, diakui kurang pengawasan. Kendati pihak di bagian Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah menunjuk empat orang pengawas, namun fakta lapangan kurang berada di lokasi proyek. Sehingga dampaknya pun banyak persoalan yang terjadi seperti pengadaan bahan material pasir tidak berkualitas.

Kurangnya pengawasan itu pun diakui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bidang Pengairan Dinas PU Kabupaten Bima Edy ST, MT, saat dikonfirmasi sejumlah awak media, Senin (31/5/2021) pagi.

BERITA TERKAIT:

- Aroma ‘KongKalikong’ di Mega Proyek Rp3,4 M di Wilayah Bolo, ‘Tupai’ PT Graha Bima Kepanasan Jengot Atas Pemberitaan Fakta di Lapangan

- Mega Proyek Rp3,4 Miliar di Desa Timu Menggunakan Pasir Campur Tanah, Ini Fakta di Lapangan 

“Kami bersyukur adanya pemberitaan seperti ini sehingga kami di dinas PU mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan,” katanya.

Edy yang didampingi Kepala Bidang Pengairan Jaharudin ST, juga tidak bisa menepis terkait sejumlah pertanyaan awak media terhadap fakta-fakta yang terjadi di lokasi kegiatan mega proyek senilai Rp3,4miliar itu. Akan tetapi, mereka berjanji akan membongkar hasil pekerjaan PT Graha Bima Konstruksi tersebut bilamana tidak dilaksanakan sesuai bestek.

Sangat disayangkan, melalui media konfirmasi atas sejumlah pelanggaran di lapangan, pihak PPK dkk tidak bisa menghadirkan pelaksana dari PT Graha Bima Konstruksi. Justru mereka hanya bernarasi akan mengambil tindakan saat pembayaran bilamana pekerjaannya tidak sesuai bestek.

Terkesan ada yang janggal lemahnya pengawasan selama pekerjaan proyek itu berlangsung. Aroma ‘kongkalikong’ seakan tak terbantahkan ketika Direktur PT Graha Bima Konstruksi selaku pelaksana tidak dihadirkan. Sebab, setiap persoalan kejanggalan dimuat oleh awak media, Direktur PT Graha Bima Konstruksi terkesan menghindar.

Penulis: Adi Pradana