Komentar
BIMA-NTB—Perkumpulan
Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD) NTB bekerjasama dengan YAPPIKA Action Aid
menggelar Dialog Kebijakan bersama DPRD
dan Komunitas Sekolah di Kabupaten Bima. Dialog yang dikemas dalam kerangka
Program Promoting Civil Society-led
Initiatives For Inclusive and Quality Education in Indonesia (Pro-InQluEd) tersebut
bertajuk “Serap Aspirasi Pendidikan II Kabupaten Bima” dan dilaksanakan selama
dua hari . Dialog Sesi I untuk kecamatan Bolo dan Woha dihelat di Saung Bambu desa
Penapali, Selasa (9/3). Kemudian Dialog Sesi II untuk Kecamatan Palibelo dan
Ambalawi, Rabu (10/3) di Cafe Falcao.
Sekjen SOLUD NTB Dedy Mawardi di sela dialog hari kedua yang berlangsung di
Cafe Falcao Amahami mengungkapkan, dialog Kebijakan ini merupakan kegiatan
serap aspirasi tahap 2 yang terselenggara berkat pendanaan dari The European
Union dan bertujuan untuk menyerap aspirasi bidang pendidikan dari berbagai
pihak guna mendorong terwujudnya inisiatif publik dalam penyelenggaraan
pendidikan inklusif dan berkualitas.
Dijelaskan Dedy, dialog kebijakan ini
menghadirkan beragam pemangku kepentingan dunia pendidikan di Kabupaten Bima
yang berasal dari unsur legislatif dan komunitas sekolah. Hadir pada pertemuan
ini Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima Ilham Yusuf, SH (F.PKS), Camat Bolo dan
Camat Woha, UPTD Dikbudpora Kecamatan Bolo dan Kecamatan Woha dan para
Koordinator Pengawas UPT Kecamatan Bolo dan Woha. Peserta lainnya lima Kepala
Desa, lima Kepala Sekolah dan komunitas
sekolah dari lima sekolah dampingan Program Pro-InQlued di lingkungan Kecamatan
Woha dan Bolo, Tim Pro-InQlued SOLUD serta media. Masing-masing sesi diikuti 38 orang peserta
sehingga total keikut sertaan mencapai 76 peserta.
Dialog kebijakan yang berlangsung pada
Selasa (9/3) yang berlangsung dari pukul
09.00 hingga 12.00 Wita di Saung Bambu
desa Penapali Kecamatan Woha berhasil menyerap banyak aspirasi dari komunitas
sekolah. Hasil dialog tersebut telah
diterima oleh Ketua komisi IV bidang Kesra yang juga menangani pendidikan dan
akan di teruskan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bima.
Pertemuan tersebut berhasil membangun
dialog dua belah pihak antara pemangku hak dan pemangku kepentingan menuju
pendidikan yang berkualitas dan adanya perhatian pengalokasian anggaran di bidang pendidikan setelah dilakukan telaah
anggaran dari tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020.
Aspek lain yang muncul pasca dialog
yaitu terbangunnya komitmen bersama dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bima
untuk perbaikan tata kelola infrastruktur sekolah dan peningkatan tentang
pendidikan inklusif bagi penyelenggara pendidikan. Juga terbangunnya mekanisme
komunikasi dan koordinasi pengelolaan peningkatan mutu pendidikan terutama
infrastruktur, PIP dan pendidikan inklusif di daerah ini.
Sumber:
Tim Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima