Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima-NTB disegel warga terkait data BST, Jum'at (29/5/2020) |
|
BIMA – NTB |
Inilah kenyataan yang terjadi lantaran hasil pendataan dan verifikasi
warga penerima dana Bantuan Sosial Tunai
(BST) di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kegaduhan dan protes warga pun
tak terelakan lantaran tidak becusnya oknum pejabat dalam menetapkan suatu
keputusan yang valid. Dampak itu pun seakan desa yang disalahkan akibat ulah “tangan
jahil” di dinas yang mengurus kesenjangan sosial masyarakat tersebut.
Warga Desa Tolotangga Kecamatan Monta pun
menyegel Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima, Jum'at (29/5/2020) tadi. Kepala Dinas
Sosial Sirajudin AP tidak ada di kantor. Keberadaannya dipertanyakan oleh warga
yang datang untuk mempertanyakan kejelasan validasi data mereka. Sementara kantor
tersebut dibuka namun seakan tak bertuan.
Kedatangan rakyat yang begitu kecewa terhadap
Kepala Dinas Sosial tersebut tak terelakan. Ambaradulnya pendataan nama BST,
dianggap merugikan KPM. Sebelumnya, nama-nama mereka terdata di Kementerian
Sosial. Namun saat pencairan, nama-nama dimaksud tidak ditemukan di Kantor POS.
untuk di kofirmmenyusul aksi protes
warga masyarakat karena dipicu persoalan yang diduga ditimbulkan oleh ulah
oknum pejabat setempat dengan tujuan untuk kepentingan politik Pilkada 2010.
Tak sedikit kelompok masyarakat yang
kurang mampu tidak terkafer sebagai penerima BST. Data tambahan yang diajukan
oleh dinas sosial yang menurut hasil verifikasi mereka valid, namun dibalik itu
sebuah data penerima BST yang seakan menjadi intevensi politik bagi kepentingan
oknum pejabat di dinas sosial setempat.
Iqbal salah satu warga Monta yang turut
serta mempertanyaan hal itu, menilai ada yang janggal sehingga kegaduhan ini
muncul dari dinas social sendiri. “Jangan-jangan ada kepentingan tertentu
dibalik ini semua," tandasnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Sirajudin
Ap yang dihubungi MN via Handphone, dirinya menyangkal apa yang disampaikan
warga tadi di kantor.
“Kita hanya menerima kemudian mengirim ke
pusat. Data yang dikirim itu merupakan validasi data hasil verifikasi oleh pemerintah
desa itu sendiri,” elaknya, Jum'at malam ini.
Penulis:
Adi Pradana