Komentar
MEDIANUSANTARA.ID--Kegiatan kunjungan Bupati Bima Hj Indah Dhamayantin Putri di Negeri Ziran, Malaysia menimbulkan polemik, barubaru ini. Padahal, kunjungan itu dalam rangka menghadiri Archipelago Expo di Malaysia.
Kepala Dinas Kominfostik Kabupaten Bima H Abdul Wahab SH menyampaikan, bahwa Kehadiran Bupati Bima dalam kegiatan tersebut berdasarkan pada Undangan Menteri Desa, Transmigrasi dan PDT RI Nomor 1846/ UM. 02.04/III/ 2018 tentang undangan untuk memaparkan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades).
Undangan ini, kata A Wahab, secara khusus mengundang 8 Kepala Daerah di Indonesia, termasuk Bupati Bima. Kehadiran Bupati Bima merupakan bagian dari rombongan Pemerintah Indonesia yang dipimpin Menteri Desa, Trans dan PDT.
Pemerintah Daerah memandang forum tersebut, sebagai peluang yang sangat baik untuk mempromosikan produk pertanian perkebunan dan potensi ekonomi lainnya dalam mendorong investasi di daerah.
Berkaitan dengan perjalanan dinas Kepala Daerah menghadiri undangan tersebut, juga berpedoman pada Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar negeri bagi ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
"Pada prinsipnya, Pemerintah Daerah menghargai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Legislatif. Namun perlu diketahui bahwa Permendagri Nomor 29 tahun 2016 tersebut, tidak mengatur secara khusus mekanisme koordinasi antara pejabat yang melakukan perjalanan dinas dengan DPRD," jelas A Wahab dalam siaran persnya, Kamis.
"Ini mengandung makna bahwa Kepala Daerah dalam melakukan kegiatan koordinasi pembabangunan lintas sektoral keluar daerah, tidak ada kewajiban husus untuk melaporkannya ke legislatif pada setiap kunjungan," lanjut dia.
Memang, disadari bahwa kegiatan seperti ini tidak seperti orang yang pergi berbelanja sehingga langsung membawa pulang hasilnya. Namun kegiatan ini akan memberi dan membuka peluang yang sebesar besarnya kepada para investor untuk berinvestasi di Bima. Dan, kalau hal ini terwujud, tentu akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.(*)