Komentar
BIMA-NTB—Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD) NTB bekerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid (YAA) sebagai lead organisasi dalam pengelolaan Program yang didanai oleh European Union (EU) dalam kerangka Program Kerjasama Promoting Civil Society-led Initiative for Inclusive and Quality Educationin Indonesia/Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil Untuk Pendidikan Inklusif Dan Berkualitas (Pro-InQluEd) di Kabupaten Bima menggelar Pertemuan Jaringan Komunitas Sekolah Tingkat Kabupaten Bima yang mengemas kegiatan ber tema “ penguatan guru inklusi dan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di 10 sekolah dampingan Pro-InQluEd “ Selama dua hari Rabu - Kamis (2-3 Juni 2021) di Aula Hotel La Ila Kota Bima
Pada kegiatan hari I Rabu (2/6) Kepala
Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Bima Zunaidin
S.Sos, MM dalam arahannya
mengatakan, jaringan komunitas sekolah
berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan
beragam prakarsa pendidikan inklusif di sekolah sasaran program dan pada saat
yang sama mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen positif dalam upaya meningkatkan kualitas layanan
pendidikan di kabupaten Bima lebih khusus pada sekolah sasaran program.
BACA JUGA:
- Hj Rostiati Berharap Majelis Ilmu Terus Ditingkatkan
- Bupati Bima Jangan Bungkam Persoalan Mega Proyek Rp3,4 Miliar di Desa Timu
Terkait dengan upaya ini kata Zunaidin,
“Pemerintah kabupaten Bima berkomitmen
untuk mengembangkaan sekolah
inklusi karena hal tersebut terkait hak anak yang harus dipenuhi”.
Kepala Bappeda kabupaten Bima yang
diwakili kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Raani Wahyuni, ST, MT,
M.Sc dalam sambutannya mengungkapkan,
sejalan dengan visi RPJMD 2016-2021, dalam upaya mewujudkan visi Bima RAMAH,
salah satu misi yang diperjuangkan adalah membangun masyarakat yang Maju,
Mandiri dan Berdaya Saing.
Menindaklanjuti misi tersebut, Bappeda
memprakarsai penyelenggaraan Musrenbang khusus bagi perempuan, anak, lanjut
usia dan berkebutuhan khusus. Pada forum tersebut para pemangku kepentingan
baik guru, orang tua, peserta didik, pengawas dan pegiat literasi duduk bersama
untuk merumuskan rencana kegiatan yang pro pendidikan inklusif.
“Beberapa aspek yang menjadi perhatian
dalam penyusunan program pendidikan inklusif antara lain peningkatan kapasitas
guru, penyediaan sarana dan prasarana, beasiswa peserta didik berkebutuhan
khusus, bantuan alat serta advokasi dan fasilitasi,” jelas Raani.
District Coordinator Pro-InQluEd
Hersan Hadi dalam pengantarnya mengatakan, sebanyak 50 peserta yang berasal dari Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga, BAPPEDA, UPTD, 20 Perwakilan Komunitas Sekolah,
20 perwakilan guru, perwakilan guru SDN Inklusi dan Tutor guru Inklusi ikut serta dalam pertemuan. “Jaringan
Komunitas merupakan satu wahana untuk memperkuat komitmen dan kerjasama dalam
mendorong Program Promosi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusi yang
berkualitas (Pro-InQluEd) di Kabupaten Bima.
Dirinya berharap, melalui pertemuan
selama dua hari tersebut, para peserta
dapat memperkaya dan mengimplementasikan gagasan inovatif dari hasil bertukar
informasi dengan komunitas sekolah lain. Aspek lain yang diharapkan kata Hersan, adanya rancangan atau
dokumen RKAS BOS yang berkualitas, guru
Inklusi di sekolah memprioritaskan siswa
berkebutuhan khusus bisa menerima pelajaran sesuai dengan kebutuhannya,
adanya komitmen bersama dalam
meningkatkan kualitas pendidikan serta melakukan promosi pendidikan inklusi di
masing-masing sekolah. Serta mendorong pemerintah daerah untuk responsif terhadap persoalan pendidikan
dan bersama-sama melakukan promosi tentang pendidikan inklusi.
Laporan:
Yan Suryadin